Arsip

Archive for the ‘PEMERINTAHAN & POLITIK’ Category

JADWAL KALENDER HARI LIBUR NASIONAL 2012

6 Agustus 2012 4 komentar

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan-RB Nomor 7 Tahun 2011: 04/MEN/VII/2011, SKB /03/M.PAN-RB/ 2011 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2012:

 

Kalender Libur Nasional 2012

1 Jan Tahun Baru Masehi Libur Nasional
23 Jan Tahun Baru Imlek 2563 Libur Nasional
5 Feb Maulid Nabi Muhammad SAW Libur Nasional
23 Mar Nyepi Tahun Baru Saka 1934 Libur Nasional
6 Apr Wafat Yesus Kristus Libur Nasional
6 Mei Hari Raya Waisak tahun 2556 Libur Nasional
17 Mei Kenaikan Yesus Kristus Libur Nasional
18 Mei Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus Cuti Bersama
17 Juni Isra’ Miraj Nabi Muhammad SAW Libur Nasional
17 Agust Hari Kemerdekaan RI Libur Nasional
19-20 Agust Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah Libur Nasional
21-22 Agust Cuti Bersama Idul Fitri Cuti Bersama
26 Okt Idul Adha 1433 H Libur Nasional
15 Nov Tahun Baru Islam 1434 Hijriah Libur Nasional
16 Nov Cuti Bersama Tahun Baru Islam 1434 Hijriah Cuti Bersama
24 Des Cuti Bersama Natal Cuti Bersama
25 Des Hari Raya Natal Libur Nasional
31 Des Cuti Bersama Tahun Baru Masehi 2013 Cuti Bersama

 

SITUS-SITUS PEMERINTAHAN INDONESIA

4 Agustus 2012 2 komentar
# Web Link Kunjungan
1   Link   Website Resmi Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
Website Resmi Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
4411
2   Link   Website Resmi Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Website Resmi Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
2976
3   Link   Website Resmi Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
Website Resmi Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
2093
4   Link   Website Resmi Departemen Agama Republik Indonesia.
Website Resmi Departemen Agama Republik Indonesia.
2598
5   Link   Website Resmi Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Website Resmi Departemen Keuangan Republik Indonesia.
1997
6   Link   Website Resmi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
Website Resmi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
1645
7   Link   Departemen Pertahanan RI
Departemen Pertahanan RI
1912
8   Link   Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
3546
9   Link   Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI
Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI
3163
10   Link   Departemen Pertanian RI
Departemen Pertanian RI
1496
11   Link   Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
1852
12   Link   Departemen Kesehatan RI
Departemen Kesehatan RI
1854
13   Link   Departemen Pendidikan Nasional RI
Departemen Pendidikan Nasional RI
2463
14   Link   Departemen Sosial RI
Departemen Sosial RI
2306
15   Link   Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI
1876

SK CPNS HONORER K1 DIJANJIKAN JANUARI 2013

21 Juli 2012 1 komentar

Ada kabar baik bagi para tenaga honorer kategori 1 yang tengah menunggu pengangkatan. KemenPAN dan RB menjanjikan bakal menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum bulan Oktober tahun ini. Hal tersebut memungkinkan kepastian pengangkatan para tenaga honorer K1 tahun 2012.

“Kita upayakan juklak dan juknis pengangkatan honorer K1 akan segera diselesaikan. Kalau bisa bulan Oktober ini selesai,”ujar Sekretaris KemenPAN dan RB Tasdik Kinanto, di gedung KemenPAN dan RB, kemarin (20/7).

Pernyataan Tasdik tersebut dibenarkan oleh WamenPAN dan RB Eko Prasojo. Dia memaparkan, saat ini pihaknya sedang berupaya menyelesaikan juklak dan juknis tersebut sebelum akhir tahun.

Eko pun memastikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan para tenaga honorer K1 yang telah lulus uji publik di daerahnya masing-masing bisa diberikan pada 1 Januari tahun depan. “Kita upayakan per 1 Januari 2013, SK CPNS sudah diterima para tenaga honorer K1 yang sudah lulus uji public,”jelas Eko.
Baca selengkapnya…

TAHUN 2012 HANYA AKAN MEREKRUT 14.560 CPNS

Kuota CPNS nasional tahun ini yang akan terisi hanya 14.560 orang. Padahal kuota yang disiapkan pemerintah sebanyak 61.560 orang. Itu berarti ada 47 ribu kursi yang hangus alias tidak terisi.

“Yang bisa kita terima tahun ini hanya 14.560 orang saja dari usulan 47 instansi sebanyak 76 ribu. Sisanya (47 ribu) tidak terisi dan tidak bisa diusulkan untuk 2013,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Ramli Naibaho di kantornya, Jumat (20/7).

Dibeberkannya, dari 47 instansi yang mengusulkan terbanyak kuotanya adalah pusat yaitu 11.879. Sedangkan instansi daerah ada 25 yang mengusulkan dan kuota yang disetujui 2.681 orang.

“Instansi pusat yang mengusulkan sebenarnya ada 59 tapi yang layak hanya 23 saja. Sedangkan daerah ada 47 dan layak 25,” terang Ramli.

Minimnya kuota CPNS dari daerah, menurut dia karena banyak yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Meskipun ke-47 instansi tersebut telah memasukkan analisis jabatan (Anjab) maupun analisis beban kerja (ABK).
Baca selengkapnya…

BOS UNTUK 15 SEKOLAH TUNGGU SK KEMENKEU

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama tahun 2012 telah disalurkan ke sejumlah rekening sekolah SD maupan SMP beberapa bulan lalu, namun beberapa sekolah masih belum menerima dana BOS tersebut.

Sedikitnya terdapat 15 sekolah SMP swasta di Bojonegoro belum bisa mencairkan, karena masih menunggu Surat keputusan (SK) dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluq membenarkan, jika pencairan dana BOS untuk 15 sekolah di Bojonegoro itu belum bisa terlaksana. Namun pihaknya mengaku tetap mengusahakan pencairan dana tersebut ke Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi Jawa Timur.

“Untuk mengajukan penambahan sejumlah sekolah yang belum menerima dana BOS tersebut,” ungkap Husnul dikonfirmasi beritajatim.com, Minggu (17/6/2012).

Menurut Husnul, kekurangan 15 lembaga yang belum menerima dana Bos itu keputusan dari Disdik Pusat. Sehingga untuk mempertanyakan hal itu, pihaknya mengirimkan surat ke Provinsi pada 26 Desember 2011 lalu, yang menyebutkan bahwa 15 lembaga sekolah di Bojonegoro itu belum masuk dalam SK penerima BOS.

“Sampai saat ini masih menunggu menunggu SK dari Kementrian Keuangan,” jelasnya.

Hingga kini ada sekitar 91 lembaga. Rinciannya 24 SD dan 67 SMP tersebar di 20 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang belum menerima dana BOS sejak triwulan I (satu) kerena terlambat/tertinggal pada saat melakukan penjaringan data. “Selama ini kami tidak bosan-bosannya terus menanyakan ke Provinsi dan ke Pusat,” tandasnya. [uuk/kun]

Sekolah yang belum terima dana BOS meliputi :
1.SMP PGRI I Bojonegoro,
2. SMP katolik ST.Tarsisius Bojonegoro,
3. SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro,
4.SMP Islam Bojonegoro,
5.SMP Plus AR Rahmad Bojonegoro,
6. SMP Plus AL Fatimah Bojonegoro,
7. SMP PGRI Kapas,
8. SMP Muhammdiyah 3 Plus AT Taqwa,
9. SMP Muhammadiyah 4 Balen,
10.SMP Pancasila Kunci Dander,
11.SMP PGRI Sumberagung Dander,
12.SMP Ngunut Dander,
13.SMP Kedungbondo Balen,
14.SMP Plus Amanah Sumbertlaseh,
15. SMP Tri Tunggal Sugihwaras.

 

sumber : berita jatim

GAJI KE 13 MAKSIMAL 20 JUNI

16 Juni 2012 1 komentar

Keputusan Panja, Perlunya Tindak Lanjut Temuan BPK

Dari hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Akhirnya disepakati, pentingnya menindaklanjuti dan menuntaskan 10 temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2011.

Sebagaimana diketahui, BPK RI telah memeriksa neraca Pemkab Bojonegoro per 31 Desember 2010 dan 2011, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tangga-tanggal tersebut.

Juru Bicara Panja, Sugeng Hari Anggoro mengatakan, berdasarkan surat dengan Nomor 29.A/LHP/R/XVII.JATIM/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 29.B/LHP/R/XVII.JATIM/05/2012 tanggal 16 Mei 2012. Tindak lanjut temuan tersebut harus dilakukan.

“Selain itu, DPRD juga berwenang untuk meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah (Pemda),” imbuh politisi asal PAN itu.

Tindak lanjut ini perlu dilakukan sehubungan dengan pentingnya tiga jenis laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK. Yakni, laporan hasil keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

“Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK,” ungkapnya.

Selain disampaikan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan, pihak Panja juga mengusulkan Panja DPRD Kabupaten Bojonegoro yang membahas LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2011 ditetapkan menjadi keputusan DPRD.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 230 pengikut lainnya.