Arsip

Archive for the ‘PEMERINTAHAN & POLITIK’ Category

DATA CALON JAMAAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR YANG BERANGKAT DAN TUNDA KE TANAH SUCI TAHUN 2013 M/1434 H

2 Agustus 2013 1 komentar

Daftar PNS yang telah ditetapkan SK Pensiun dan telah ditetapkan PERTEK pensiunnya oleh BKN

21 Mei 2013 1 komentar

PERUBAHAN GAJI POKOK PNS 2013

28 April 2013 1 komentar

Remunerasi PNS Cair Pertengahan Desember

4 Desember 2012 3 komentar

Keceriaan akan tampak di wajah pegawai negeri sipil (PNS) di 20 kementerian dan lembaga di Indonesia. Sebab, pemerintah akan segera merealisasikan remunerasi gaji PNS.

Demikian dikatakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, di Jakarta, Sabtu (1/12). Ia mengaku pemerintah tengah memproses remunerasi PNS yang mencakup insentif penilaian kerja 2012. Ia mengatakan pembayarannya diupayakan dicairkan pada pertengahan Desember.

“Yang sudah disetujui DPR itu kan ada 20 kementerian/lembaga, itu sedang kita proses dananya. Kita harapkan pertengahan Desember itu bisa cair semua,” kata Herry.

Menurut keputusan presiden mengenai remunerasi, kata Herry, remunerasi yang dibayarkan adalah remunerasi satu tahun penuh. “Keppresnya mengatakan setahun dari awal Januari,” tambahnya. Adapun besaran anggaran yang akan dicairkan untuk seluruh PNS di 20 kementerian/lembaga adalah sebesar Rp 10 triliun.

KONTRAK KERJA PNS MULAI 1 JANUARI 2014

4 November 2012 2 komentar

Mulai 1 Januari 2014, semua PNS tanpa terkecuali akan terkena aturan kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dan atasan langsungnya.

“Jadi PNS nanti kerjanya tidak semaunya lagi. Baik tidaknya kerja PNS diukur dari capaian kinerja sesuai perjanjian kerja yang sudah diteken PNS. Kontrak kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011,” kata Yulina Setiawati Nugroho, Deputi Informasi Kepegawaian (Inka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam keterangan persnya, Jumat (2/11).

Dijelaskannya, untuk mempercepat program reformasi birokrasi  ditekankan secara khusus peningkatan profesionalisme PNS. Profesionalisme PNS dimulai dari proses rekrutmen menggunakan metode Computer Assissted Test (CAT).

“Kantor regional BKN harus siap dengan station CAT ini pada 2013, sehingga pelaksanaan tes bagi honorer kategori dua (K2) dapat dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.

Dia juga mengapresiasi Kanreg V BKN Jakarta yang telah 100 persen melakukan pemetaan nama jabatan struktural bagi instansi daerah di wilayah kerjanya. Demikian juga Kanreg I BKN Jogya yang selesai melakukan rekonsiliasi data bagi pegawai di wilayah kerjanya.

KENAIKAN GAJI PNS TAHUN 2013

2 Oktober 2012 4 komentar

Saat ini profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS menjadi primadona bagi sebagian generasi muda, padahal apabila dibandingkan dengan pekerja swasta, BUMN dan wirausaha penghasilan dari PNS lebih kecil.  Tetapi tetap saja setiap ada Penerimaan CPNS selalu dibanjiri oleh ratusan bahkan ribuan pelamar.

Mungkin salah satu keuntungan dari bekerja sebagai PNS adalah kenaikan gaji yang selalu dilakukan pemerintah setiap tahun.  Walaupun memang sebetulnya hal ini bukan lah kenaikan gaji tetapi penyesuaian gaji terhadap harga kenaikan bahan pokok dan inflasi di Indonesia.  setelah kurang lebih dari 4 tahun berturut-turut mengalami kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil sekitar 10 % maka pada Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2013 sebesar 7%.
Kenaikan Gaji PNS tahun 2013 ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2013? disebutkan secara umum ada 18 arah kebijakan belanja negara pada 2013, satu di antaranya adalah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri di tahun 2013. “Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sekitar 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim,” dinyatakan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.
Selain Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2013, TNI/Polri, dan hakim, pemerintah juga berencana menuntaskan program reformasi birokrasi pada setiap kementerian/lembaga.

BKN : PENGUMUMAN DAFTAR TENAGA HONORER K1 ( KATEGORI 1 ) YANG MEMENUHI KRITERIA

11 Agustus 2012 53 komentar

Berikut ini telah diumumkan daftar TENAGA HONORER Instansi Daerah KATEGORI I yang MEMENUHI KRITERIA Berdasarkan Hasil Verifikasi Dan Validasi.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA atau BKD/Biro Kepegawaian instansi yang terkait.

NO NAMA INSTANSI
1 Pemerintah Provinsi N. Aceh Darussalam
2 Pemerintah Kab. Aceh Besar
3 Pemerintah Kab. Pidie
4 Pemerintah Kab. Aceh Utara
5 Pemerintah kab. Aceh Timur
6 Pemerintah kab. Aceh Selatan
7 Pemerintah Kab. Aceh Barat
8 Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9 Pemerintah kab. Aceh Tenggara
10 Pemerintah Kab. Simeulue
11 Pemerintah kab. Bireuen
12 Pemerintah Kab. Aceh Singkil
13 Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
14 Pemerintah Kab. Gayo Lues
15 Pemerintah kab. Aceh Tamiang
16 Pemerintah Kab. Nagan Raya
17 Pemerintah Kab. Aceh Jaya
18 Pemerintah Kab. Bener Meriah
19 Pemerintah Kab. Pidie Jaya
20 Pemerintah Kota Sabang
21 Pemerintah Kota Banda Aceh
22 Pemerintah Kota Langsa
23 Pemerintah Kota Lhokseumawe
24 Pemerintah Kota Subulussalam
25 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
26 Pemerintah Kab. Deli Serdang
27 Pemerintah Kab. Karo
28 Pemerintah Kab. Langkat
29 Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
30 Pemerintah Kab. Simalungun
31 Pemerintah Kab. Labuhan Batu
32 Pemerintah Kab. Dairi
33 Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
34 Pemerintah kab. Tapanuli Selatan
35 Pemerintah Kab. Asahan
36 Pemerintah Kab. Nias
37 Pemerintah Kab. Toba Samosir
38 Pemerintah Kab. Mandiling Natal
39 Pemerintah Kab Nias Selatan
40 Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
41 Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
42 Pemerintah kab. Samosir
43 Pemerintah Kab Serdang Bedagai
44 Pemerintah Kab. Padang Lawas
45 Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
46 Pemerintah Kab. Batubara
47 Pemerintah Kab. Labuan Batu Selatan
48 Pemerintah Kab. Labuan Batu Utara
49 Pemerintah Kab. Nias Barat
50 Pemerintah Kab. Nias Utara
51 Pemerintah Kota Medan
52 Pemerintah Kota Tebing Tinggi
53 Pemerintah Kota Binjai
54 Pemerintah Kota Pematang Siantar
55 Pemerintah Kota Tanjung Balai
56 Pemerintah Kota Sibolga
57 Pemerintah Kota Padang Sidimpuan
58 Pemerintah Kota Gunung Sitoli
59 Pemerintah Provinsi Riau
60 Pemerintah Kab. Kampar
61 Pemerintah Kab. Bengkalis
62 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
63 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
64 Pemerintah Kab. Pelalawan
65 Pemerintah kab. Rokan Hulu
66 Pemerintah kab. Rokan Hilir
67 Pemerintah Kab. Siak
68 Pemerintah kab. Kuantan Singingi
69 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
70 Pemerintah Kota Pekanbaru
71 Pemerintah Kota Dumai
72 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
73 Pemerintah Kab. Agam
74 Pemerintah Kab. Pasaman
75 Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
76 Pemerintah Kab. Solok
77 Pemerintah Kab. Padang Pariaman
78 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
79 Pemerintah Kab. Tanah Datar
80 Pemerintah Kab. Sijunjung
81 Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
82 Pemerintah Kab. Solok Selatan
83 Pemerintah Kab. Damasraya
84 Pemerintah Kab. Pasaman Barat
85 Pemerintah Kota Bukit Tinggi
86 Pemerintah Kota Padang Panjang
87 Pemerintah Kota Sawah Lunto
88 Pemerintah Kota Solok
89 Pemerintah Kota Padang
90 Pemerintah Kota Payakumbuh
91 Pemerintah Kota Pariaman
92 Pemerintah Provinsi Jambi
93 Pemerintah Kab. Batang Hari
94 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
95 Pemerintah Kab. Bungo
96 Pemerintah Kab. Merangin
97 Pemerintah Kab. Kerinci
98 Pemerintah Kab. Sarolangun
99 Pemerintah Kab. Tebo
100 Pemerintah Kab. Muaro Jambi
101 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
102 Pemerintah Kota Jambi
103 Pemerintah Kota Sungai Penuh
104 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
105 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
106 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
107 Pemerintah Kab. Muara Enim
108 Pemerintah Kab. Lahat
109 Pemerintah Kab. Musi Rawas
110 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
111 Pemerintah Kab. Banyuasin
112 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
113 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
114 Pemerintah Kab. Ogan Ilir
115 Pemerintah Kab. Empat Lawang
116 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Utara
117 Pemerintah Kota Palembang
118 Pemerintah Kota Pagar Alam
119 Pemerintah Kota Lubuk Linggau
120 Pemerintah Kota Prabumulih
121 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
122 Pemerintah Kab. Bangka
123 Pemerintah Kab. Belitung
124 Pemerintah Kab. Bangka Barat
125 Pemerintah Kab. Bangka Tengah
126 Pemerintah Kab. Bangka Selatan
127 Pemerintah Kab. Belitung Timur
128 Pemerintah Kota Pangkal Pinang
129 Pemerintah Provinsi Bengkulu
130 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
131 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
132 Pemerintah Kab. Rejang Lebong
133 Pemerintah Kab. Kaur
134 Pemerintah Kab. Seluma
135 Pemerintah Kab. Muko-Muko
136 Pemerintah Kab. Kepahiang
137 Pemerintah Kab. Lebong
138 Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
139 Pemerintah Kota Bengkulu
140 Pemerintah Provinsi Lampung
141 Pemerintah Kab. Lampung Selatan
142 Pemerintah Kab. Lampung Tengah
143 Pemerintah Kab. Lampung Utara
144 Pemerintah Kab. Lampung Barat
145 Pemerintah Kab. Tulang Bawang
146 Pemerintah Kab. Tanggamus
147 Pemerintah Kab. Way Kanan
148 Pemerintah Kab. Lampung Timur
149 Pemerintah Kab. Pesawaran
150 Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
151 Pemerintah Kab. Pringsewu
152 Pemerintah Kab. Mesuji
153 Pemerintah Kota Metro
154 Pemerintah Kota Bandar Lampung
155 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
156 Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu
157 Pemerintah Kota Jakarta Selatan
158 Pemerintah Kota Jakarta Timur
159 Pemerintah Kota Jakarta Pusat
160 Pemerintah Kota Jakarta Barat
161 Pemerintah Kota Jakarta Utara
162 Pemerintah Propinsi Jawa Barat
163 Pemerintah Kab. Bogor
164 Pemerintah Kab. Sukabumi
165 Pemerintah Kab. Cianjur
166 Pemerintah Kab. Bekasi
167 Pemerintah Kab. Karawang
168 Pemerintah Kab. Purwakarta
169 Pemerintah Kab. Subang
170 Pemerintah Kab. Bandung
171 Pemerintah Kab. Sumedang
172 Pemerintah Kab. Garut
173 Pemerintah Kab. Tasikmalaya
174 Pemerintah Kab. Ciamis
175 Pemerintah Kab. Cirebon
176 Pemerintah Kab. Kuningan
177 Pemerintah Kab. Indramayu
178 Pemerintah Kab. Majalengka
179 Pemerintah Kab. Bandung Barat
180 Pemerintah Kota Bandung
181 Pemerintah Kota Bogor
182 Pemerintah Kota Sukabumi
183 Pemerintah Kota Cirebon
184 Pemerintah Kota Bekasi
185 Pemerintah Kota Depok
186 Pemerintah Kota Cimahi
187 Pemerintah Kota Tasikmalaya
188 Pemerintah Kota Banjar
189 Pemerintah Propinsi Banten
190 Pemerintah Kab. Serang
191 Pemerintah Kab. Pandeglang
192 Pemerintah Kab. Lebak
193 Pemerintah Kab. Tangerang
194 Pemerintah Kota Tangerang
195 Pemerintah Kota Cilegon
196 Pemerintah Kota Serang
197 Pemerintah Kota Tangerang Selatan
198 Pemerintah Propinsi D I Yogyakarta
199 Pemerintah Kab. Bantul
200 Pemerintah Kab. Sleman
201 Pemerintah Kab. Gunung Kidul
202 Pemerintah Kab. Kulon Progo
203 Pemerintah Kota Yogyakarta
204 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
205 Pemerintah Kab. Semarang
206 Pemerintah Kab. Kendal
207 Pemerintah Kab. Demak
208 Pemerintah Kab. Grobogan
209 Pemerintah Kab. Pekalongan
210 Pemerintah Kab. Batang
211 Pemerintah Kab. Tegal
212 Pemerintah Kab. Brebes
213 Pemerintah Kab. Pati
214 Pemerintah Kab. Kudus
215 Pemerintah Kab. Pemalang
216 Pemerintah Kab. Jepara
217 Pemerintah Kab. Rembang
218 Pemerintah Kab. Blora
219 Pemerintah Kab. Banyumas
220 Pemerintah Kab. Cilacap
221 Pemerintah Kab. Purbalingga
222 Pemerintah Kab. Banjarnegara
223 Pemerintah Kab. Magelang
224 Pemerintah Kab. Temanggung
225 Pemerintah Kab. Wonosobo
226 Pemerintah Kab. Purworejo
227 Pemerintah Kab. Kebumen
228 Pemerintah Kab. Klaten
229 Pemerintah Kab. Boyolali
230 Pemerintah Kab. Sragen
231 Pemerintah Kab. Sukoharjo
232 Pemerintah Kab. Karanganyar
233 Pemerintah Kab. Wonogiri
234 Pemerintah Kota Semarang
235 Pemerintah Kota Salatiga
236 Pemerintah Kota Pekalongan
237 Pemerintah Kota Tegal
238 Pemerintah Kota Magelang
239 Pemerintah Kota Surakarta
240 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
241 Pemerintah Kab. Gresik
242 Pemerintah Kab. Mojokerto
243 Pemerintah Kab. Sidoarjo
244 Pemerintah Kab. Jombang
245 Pemerintah Kab. Sampang
246 Pemerintah Kab. Pamekasan
247 Pemerintah Kab. Sumenep
248 Pemerintah Kab. Bangkalan
249 Pemerintah Kab. Bondowoso
250 Pemerintah Kab. Situbondo
251 Pemerintah Kab. Banyuwangi
252 Pemerintah Kab. Jember
253 Pemerintah Kab. Malang
254 Pemerintah Kab. Pasuruan
255 Pemerintah Kab. Probolinggo
526 Pemerintah Kab. Lumajang
257 Pemerintah Kab. Kediri
258 Pemerintah Kab. Tulung Agung
259 Pemerintah Kab. Nganjuk
260 Pemerintah Kab. Trenggalek
261 Pemerintah Kab. Blitar
262 Pemerintah Kab. Madiun
263 Pemerintah Kab. Ngawi
264 Pemerintah Kab. Magetan
265 Pemerintah Kab. Ponorogo
266 Pemerintah Kab. Pacitan
267 Pemerintah Kab. Bojonegoro
268 Pemerintah Kab. Tuban
269 Pemerintah Kab. Lamongan
270 Pemerintah Kota Surabaya
271 Pemerintah Kota Mojokerto
272 Pemerintah Kota Malang
273 Pemerintah Kota Pasuruan
274 Pemerintah Kota Probolinggo
275 Pemerintah Kota Blitar
276 Pemerintah Kota Kediri
277 Pemerintah Kota Madiun
278 Pemerintah Kota Batu
279 Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat
280 Pemerintah Kab. Sambas
281 Pemerintah Kab. Sanggau
282 Pemerintah Kab. Sintang
283 Pemerintah Kab. Pontianak
284 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
285 Pemerintah Kab. Ketapang
286 Pemerintah Kab. Bengkayang
287 Pemerintah Kab. Landak
288 Pemerintah Kab. Melawi
289 Pemerintah Kab. Sekadau
290 Pemerintah Kab. Kubu Raya
291 Pemerintah Kab. Kayong Utara
292 Pemerintah Kota Pontianak
293 Pemerintah Kota Singkawang
294 Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah
295 Pemerintah Kab. Kapuas
296 Pemerintah Kab. Barito Utara
297 Pemerintah Kab. Barito Selatan
298 Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
299 Pemerintah Kab. kotawaringin Barat
300 Pemerintah Kab. Pulang Pisau
301 Pemerintah Kab. Gunung Mas
302 Pemerintah Kab. Lamandau
303 Pemerintah Kab. Sukamara
304 Pemerintah Kab. Murung Raya
305 Pemerintah Kab. Katingan
306 Pemerintah Kab. Seruyan
307 Pemerintah Kab. Barito Timur
308 Pemerintah Kota Palangkaraya
309 Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
310 Pemerintah Kab. Banjar
311 Pemerintah Kab. Tanah Laut
312 Pemerintah Kab. Tapin
313 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
314 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
315 Pemerintah Kab. Barito Kuala
316 Pemerintah Kab. Tabalong
317 Pemerintah Kab. Kotabaru
318 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
319 Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
320 Pemerintah Kab. Balangan
321 Pemerintah Kota Banjarmasin
322 Pemerintah kota Banjar Baru
323 Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
324 Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
325 Pemerintah Kab. Paser
326 Pemerintah Kab. Bulungan
327 Pemerintah Kab. Berau
328 Pemerintah Kab. Malinau
329 Pemerintah Kab. Nunukan
330 Pemerintah Kab. Kutai Barat
331 Pemerintah Kab. Kutai Timur
332 Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
333 Pemerintah Kab. Tana Tidung
334 Pemerintah Kota Samarinda
335 Pemerintah Kota Balikpapan
336 Pemerintah Kota Bontang
337 Pemerintah Kota Tarakan
338 Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
339 Pemerintah Kab. Minahasa
340 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
341 Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
342 Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
343 Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
344 Pemerintah Kab. Minahasa Utara
345 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
346 Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
347 Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
348 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
349 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
350 Pemerintah Kota Manado
351 Pemerintah Kota Bitung
352 Pemerintah Kota Tomohon
353 Pemerintah Kota KotaMobagu
354 Pemerintah Propinsi Gorontalo
355 Pemerintah Kab. Gorontalo
356 Pemerintah Kab. Boalemo
357 Pemerintah Kab. Pohuwato
358 Pemerintah Kab. Bone Bolango
359 Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
360 Pemerintah Kota Gorontalo
361 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah
362 Pemerintah Kab Poso
363 Pemerintah Kab. Donggala
364 Pemerintah Kab. Toli-Toli
365 Pemerintah Kab. Banggai
366 Pemerintah Kab. Buol
367 Pemerintah Kab. Morowali
368 Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
369 Pemerintah Kab. Parigi Moutong
370 Pemerintah Kab. Tojo Una Una
371 Pemerintah Kab. Sigi
372 Pemerintah Kota Palu
373 Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
374 Pemerintah Kab. Pinrang
375 Pemerintah Kab. Gowa
376 Pemerintah Kab. Wajo
377 Pemerintah Kab. Bone
378 Pemerintah Kab. Tana Toraja
379 Pemerintah Kab. Maros
380 Pemerintah Kab. Luwu
381 Pemerintah Kab. Sinjai
382 Pemerintah Kab. Bulukumba
383 Pemerintah Kab. Bantaeng
384 Pemerintah Kab. Jeneponto
385 Pemerintah Kab. Selayar
386 Pemerintah Kab. Takalar
387 Pemerintah Kab. Barru
388 Pemerintah Kab. Sindenreng Rappang
389 Pemerintah Kab. Pangkajene & Kepulauan
390 Pemerintah Kab. Soppeng
391 Pemerintah Kab. Enrekang
392 Pemerintah Kab. Luwu Utara
393 Pemerintah Kab. Luwu Timur
394 Pemerintah Kab. Toraja Utara
395 Pemerintah Kota Makassar
396 Pemerintah Kota Pare-Pare
397 Pemerintah Kota Palopo
398 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara
399 Pemerintah Kab. Konawe
400 Pemerintah Kab. Buton
401 Pemerintah Kab. Muna
402 Pemerintah Kab. Kolaka
403 Pemerintah Kab. Konawe Selatan
404 Pemerintah Kab.Kolaka Utara
405 Pemerintah Kab. Bombana
406 Pemerintah Kab. Wakatobi
407 Pemerintah Kab. Kolaka Timur
408 Pemerintah Kab. Buton Utara
409 Pemerintah Kab. Konawe Utara
410 Pemerintah Kota Kendari
411 Pemerintah Kota Baubau
412 Pemerintah Propinsi Bali
413 Pemerintah Kab. Buleleng
414 Pemerintah Kab. Jembrana
415 Pemerintah Kab. Klungkung
416 Pemerintah Kab. Gianyar
417 Pemerintah Kab. Karang Asem
418 Pemerintah Kab. Bangli
419 Pemerintah Kab. Badung
420 Pemerintah Kab. Tabanan
421 Pemerintah Kota Denpasar
422 Pemerintah Propinsi NTB
423 Pemerintah Kab. Lombok Barat
424 Pemerintah Kab. Lombok Tengah
425 Pemerintah Kab. Lombok Timur
426 Pemerintah Kab. Bima
427 Pemerintah Kab. Sumbawa
428 Pemerintah Kab. Dompu
429 Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
430 Pemerintah Kab. Lombok Utara
431 Pemerintah Kota Mataram
432 Pemerintah Kota Bima
433 Pemerintah Propinsi NTT
434 Pemerintah Kab. Kupang
435 Pemerintah Kab. Belu
436 Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
437 Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
438 Pemerintah Kab. Alor
439 Pemerintah Kab. Sikka
440 Pemerintah Kab. Flores Timur
441 Pemerintah Kab. Ende
442 Pemerintah Kab. Ngada
443 Pemerintah Kab. Manggarai
444 Pemerintah Kab. Sumba Timur
445 Pemerintah Kab. Sumba Barat
446 Pemerintah Kab. Lembata
447 Pemerintah Kab. Rote Ndao
448 Pemerintah Kab. Manggarai Barat
449 Pemerintah Kab. Manggarai Timur
450 Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
451 Pemerintah Kab. Nagekeo
452 Pemerintah Kab. Sumba Tengah
453 Pemerintah Kab. Sabu Raijua
454 Pemerintah Kota Kupang
455 Pemerintah Propinsi Maluku
456 Pemerintah Kab. Maluku Tengah
457 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
458 Pemerintah Kab. Buru
459 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
460 Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
461 Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
462 Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
463 Pemerintah Kab. Buru Selatan
464 Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
465 Pemerintah Kota Ambon
466 Pemerintah Kota Tual
467 Pemerintah Propinsi Maluku Utara
468 Pemerintah Kab. Halmahera Barat
469 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
470 Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
471 Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
472 Pemerintah Kab. Halmahera Utara
473 Pemerintah Kab. Halamhera Timur
474 Pemerintah Kab. Pulau Morotai
475 Pemerintah Kota Ternate
476 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
477 Pemerintah Propinsi Papua
478 Pemerintah Kab. Jayapura
479 Pemerintah Kab. Biak Numfor
480 Pemerintah Kab. Kep. Yapen
481 Pemerintah Kab. Merauke
482 Pemerintah Kab. Jayawijaya
483 Pemerintah Kab. Nabire
484 Pemerintah Kab. Puncak Jaya
485 Pemerintah Kab. Paniai
486 Pemerintah Kab. Mimika
487 Pemerintah Kab. Boven Digoel
488 Pemerintah Kab. Mappi
489 Pemerintah Kab. Asmat
490 Pemerintah Kab. Yahukimo
491 Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
492 Pemerintah Kab. Tolikara
493 Pemerintah Kab. Sarmi
494 Pemerintah Kab. Keerom
495 Pemerintah Kab. Waropen
496 Pemerintah Kab. Supiori
497 Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
498 Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
499 Pemerintah Kab. Lani Jaya
500 Pemerintah Kab. Yalimo
501 Pemerintah Kab. Nduga
502 Pemerintah Kab. Dogiyai
503 Pemerintah Kab. Lanny Jaya
504 Pemerintah Kab. Puncak
505 Pemerintah Kab. Deiyai
506 Pemerintah Kab. Intan Jaya
507 Pemerintah Kota Jayapura
508 Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau
509 Pemerintah Kab. Bintan
510 Pemerintah Kab. Karimun
511 Pemerintah Kab. Natuna
512 Pemerintah Kab. Lingga
513 Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
514 Pemerintah Kota Batam
515 Pemerintah Kota Tanjung Pinang
516 Pemerintah Propinsi Papua Barat
517 Pemerintah Kab. Sorong
518 Pemerintah Kab. Sorong Selatan
519 Pemerintah Kab. Raja Ampat
520 Pemerintah Kab. Manokwari
521 Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
522 Pemerintah Kab. Teluk Wondama
523 Pemerintah Kab. Fak-fak
524 Pemerintah Kab. Kaimana
525 Pemerintah Kab. Tambrauw
526 Pemerintah Kab. Maybrat
527 Pemerintah Kota Sorong
528 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat
529 Pemerintah Kab. Mamuju Utara
530 Pemerintah Kab. Mamuju
531 Pemerintah Kab. Mamasa
532 Pemerintah Kab. Polewali Mandar
533 Pemerintah Kab. Majene
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 230 pengikut lainnya.